Hasil Pembangunan di Indonesiu

Hasil Pembangunan Di Bidang Ideologi

1.      Masa Pemerintahan Ir Soekarno

            Pada masa pemerintahan soekarno juga lahir ideologi pancasila. Lahir ideologi pancasila, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Pada masa ini soekarno memerintah di era di mana terdapat 3 kekuatan ideologi besar yang saling beradu, yakni Nasionalis (PNI), Islam (NU dan Muhammadiyah), dan Komunis (PKI). Soekarno yang berhaluan nasionalis dan juga pendiri PNI memilih untuk tidak berpartai ketika menjadi presiden dan berusaha merangkul semua golongan dengan menciptakan Nasakom. Namun, karena ingin merangkul semua golongan itu, Soekarno enggan menindak PKI ketika banyak tuntutan menindak partai itu, sehingga terkesan Soekarno mendukung PKI. Padahal keinginannya hanya ingin semua ideologi dapat hidup berdampingan di bumi Indonesia. Karena itu jugalah salah satu penyebab ia dijatuhkan dari kursi kepresidenan.

2.      Masa Pemerintahan Soeharto

Pada pemerintahan soeharto ini sangat anti komunis dan membubarkan PKI. Dengan begitu, tinggal 2 kekuatan besar, yakni Nasionalis dan Islam. Sehingga soeharto sadar, bagaimanapun, kedua kekuatan itu akan sulit disatukan. Dan jika dibiarkan Indonesia akan terus larut dalam pertentangan kedua ideologi itu. Agar tidak lagi terjadi konflik seperti era terdahulu, Soeharto menghimpun kekuatan baru bernama Golkar yang lebih memfokuskan kepada kerja dan kekaryaan, tanpa menjual embel-embel ideologi. Selain itu, Soeharto meredam dua kekuatan besar itu dengan mensakralkan ideologi Pancasila sebagai ideologi wajib bagi seluruh organisasi maupun partai di Indonesia. Dengan begitu, kestabilan politik dapat tercipta sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Begitu reformasi bergulir, Soeharto dituduh tidak demokratis dan membatasi hak politik warga yang kemudian membawanya kepada kejatuhan dirinya dari kursi kepresidenan.

Pada masa ini pula konsepsi Soeharto tentang Pancasila sebagai suatu “ideologi terbuka” menggambarkan bahwa beliau menyadari adanya implikasi-implikasi politis dari pemakaian dan fungsi Pancasila dalam wacana nasional. Yaitu, Soeharto selalu membedakan antara penerapan Pancasila yang tidak berbahaya dengan penerapan Pancasila yang mungkin dapat membahayakan kekuasaan atau prerogratif presiden. Nurcholish Madjid menafsirkan kata-kata “ideologi terbuka” berarti bahwa nilai Islam itu sesuai dengan Pancasila, jadi umat tidak boleh menentang Pancasila dengan keyakinan agama. Ideologi terbuka seperti inilah yang bisa diterima. Namun, jika ada upaya untuk memakai Pancasila dengan tujuan menyerang pemerintah, itu tidak akan ditolerir.

3.      Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Meskipun didukung Golkar, Habibie pada dasarnya seorang teknokrat, bukan politisi, dan tidak berada di ideologi manapun. Ia justru menghapus kebijakan Soeharto yang meredam kekuatan ideologi, menyederhanakan partai, dan mensakralkan Pancasila. Di eranya Habibie membuka peluang sebesar-besarnya hak politik warga. Habibie menilai, hanya rakyatnya yg dapat menentukan mana yang akan dipertahankan dan mana yang harus menyingkir, seperti halnya seleksi hukum alam.

4.      Masa Penerintahan K.H. Abdul Rahman Wahid

Pada masa pemerintahan ini berlatar belakang Islam (NU), namun sangat demokrat dan pluralis. Bukan hanya kaum nasionalis yang dirangkulnya, kaum-kaum minoritas yang tidak pernah diperhitungkan pun dirangkulnya. Ia bahkan menolak mentah-mentah ide menjadikan Indonesia Negara Islam, meskipun ia sendiri berasal dari kekuatan Islam. Lebih dari itu, ia pun berencana mengizinkan kembali komunis di Indonesia, bahkan ingin berhubungan dengan Israel.

5.      Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Jelas sekali pada masa ini berhaluan nasionalis. Namun ia juga merangkul Islam dalam pemerintahannya. Tidak seperti pendahulunya, di era Megawati, cukup nampak kestabilan, dan nyaris tidak ada kontroversi berarti mengenai ideologi. Hal ini juga dikarenakan karena jarangnya Megawati memberikan komentar pada masalah apapun, untuk menghindari terjadinya kontroversi.

Pada masa ini partai sekular yg berbasis ideologi sosialis atau nasionalis kebanyakan menggerutu karena sikap pemerintah Megawati yg dianggap tidak nasionalis karena berkolaborasi degan asing yg kapitalis dalam penjualan serta penguasaan aset-aset nasional ditambah keberpihakan pemerintah kepada konglomerat nakal bermasalah misalnya lolosnya mereka dari jeratan hukum di antaranya dgn pemberian R & D. Ini dapat dijadikan landasan konstitusi transisi kepemimpinan nasional yaitu tidak dilaksanakannya Tap MPR 2002 yg berisikan pemutusan hubungan dgn IMF dan pemberantasan KKN.

6.      Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa ini berbeda dengan masa Soekarno yang kental pertarungan ideologi, masa pemerintahan SBY justru dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tak sehebat dulu, meskipun masih cukup signifikan. Ideologi, justru inilah yang sedang menjadi permasalahan, ketika ideologi adalah sebuah pijakan, terus terang saja bahwa bangsa kita untuk saat ini tidak punya pijakan, karena terlalu banyak pijakan yang merasa paling benar, dan hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi masyarakat saja.

Menyadari kesalahan pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni nasionalis-religius. Dengan begini, SBY tidak membangun kekuatan baru, namun meletakkan dirinya dalam posisi netral, tidak memihak ideologi manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain baik Nasionalis maupun Islam untuk berkoalisi. Dan sebisa mungkin, melalui pidatonya, SBY menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung kekuatan manapun, meskipun hal itu menyebabkan publik kurang mengerti maksud dari SBY. Karena memposisikannya dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang peragu dan tidak tegas.

Hasil Pembangunan Di Bidang  Politik

1.    Masa Pemerintahan Ir. Soekarno

Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno adalah penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia itu dan ia sendiri yang menamainya Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit

2.    Masa Pemerintahan Soeharto

Pemerintah orde baru, meskipun mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil, dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah dituduh sebagai anti-pemerintah, menghina kepala negara, anti-Pancasila, dan subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud dan Golkar yang menjadi partai terbesar pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.

Pemerintah orde baru mrmiliki cara tersendiri untuk menciptakan stabilitas yang diinginkan, salah satunya dengan menjadikan golkar sebagai mesin politik. Kebijakan politik selama orde baru sangat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

3.    Masa Pemerintahan B. J. Habibie

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik

Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR

4.    Masa Penerintahan K.H. Abdul Rahman Wahid

Pada masa pemerintahannya secara legalitas formal telah lahir periode dalam sejarah perjalanan bagus Indonesia.Era orde baru telah dinyatakan berakhir dan digantikan orde reformasi. Gus Dur membentuk kabinet persatuan nasional.

5.    Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Mega merupakan presiden peletak dasar kearah kehidupan demokratis.Hal ini ditandai oleh keberhasilan melaksanakan pemilu 2004 yang berlangsung aman dan damai. Untuk peertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua kali,yaitu memilih anggota legislative dan memilih presiden secara langsung.

6.    Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pembangunan Politik Pada Masa Pemerintahan SBY, diantaranya :

1. Pemberantasan mafia hukumRevitalisasi industri pertahanan.
2. Penanggulangan terorisme..
3. Mengatasi permasalahan listrik..
4. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan..
5. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang..
6. Meningkatkan infrastruktur.
7. Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat. Mengenai pendanaan pembangunan.
8. Usaha untuk menanggulangi perubahan iklim dan lingkunganReformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat
9. Reformasi di bidang pendidikan.
10. Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam.
11. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang

12.  Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS.

13.  Kebijakan Memanjakan Orang Kaya.

14.  Kebijakan Bagi-Bagi Duit Bagi Orang Miskin.

15.  Menghapus Pornografi di Internet.

16.  Manajemen Konflik Partai Politik.

17.  Pemberian Subsidi Minyak Tanah Bagi Rakyat Miskin.

Hasil Pembangunan Di Bidang Ekonomi

1.      Masa Pemerintahan Ir. Soekarno

Dalam masa pemerintahannya di bidang ekonomi soekarno adalah peletak dasar perekonomian Indonesia ada beberapa hasil pembangunan di bedang ekonomi seperti Nasinalisasi bank java menjadi bank Indonesia, mengamankan usaha – usaha yang menyangkut hidup orang banyak, berusaha memutuskan kontrol belanda dalam bidang perdaganga eksport – import, serta beberapa kebijakan lainnya yang di tunjukkan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi, berhasil menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekankan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan alang hutang luar negri, berusaha menarik bantuan dari investasi asing. Pada masa ini Indonesia sangat kaya, mempunyai sumber daya alam yang besar di luar jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas.

2.      Masa Pemerintahan Soeharto

Dalam masa pemerintahanya di bidang ekonomi soeharto berusaha keras membenahi perekonomian Indonesia yang terpuruk. Kondisi ekonomi Indonesia ketika pak harto pertama menerima adalah keadaan ekonomi dengan inflasi yang tinggi. Hasil pembangunan yang dapat di raih oleh soeharto adalah mampu mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya 2 tahun, beliau mampu menertibkan anggaran dan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul negara – negara barat untuk menanam modal di Indonesia.Dalam pemerintahanya soeharto menerapkan cara militer dalam menagani masalah ekonomi yang di hadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas soeharto menandai program – programnya pembangunan lima tahun atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat dari UI, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara – negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan bank Dunia. Keberhasilan soeharto memebenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an. Soeharto juga mengerahkan pembangunan , beliau sejak tahun 1970-an jega mengenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukkan negara dari migas meningkat dari $ 10,6 miliar pada tahun 1980 puncaknya adalah penhasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% eksport Indonesia. Pembangunan nasional pada pemerintahan soeharto mencapai keberhasilan seperti naiknya produksi dan jasa di segala bidang, naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian besar rakyat Indonesia, meningkatnya kemampuan negara dalam menghimpun dana baik dari dalam maupun luar negri seperti pajak, cukai, eksport migas dan non migas, semakin bertambahnya sarana – sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lainnya.

3.      Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Dalam pemerintahanya habibie hanya memerintah dengan waktu yang sangat singkat sekali yaitu selama 6 bulan saja. Beliau di tunjuk menjadi seorang presiden oleh soeharto ketika soeharto mengundurkan diri. Pada masa kepemimpinannya habinie hanya sebentar melakukan pemerintahan, pertama kali ian langsung menangani masalah perekonomian di Indonesia yang memang sudah terpuruk, habibie segera saja langsung membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter Internasional dan komunitas negara – negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Beliau juga berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar Rp. 10.000 – 15.000, namun pada akhir pemerintahanya terutama setelah pertanggungjawabannya di tolak MPR nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp.6500 per dollar AS nilai yang tidak akan pernah di capai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian Indonesia.

4.      Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Dalam masa pemerintahanya wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi dari bawah situasi yang menantang. Disamping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi di masa pemerintahan wahid belum mendapatkan kelihatan hasilnya karena tim ekonomi pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid yang di nilai masih jalan di tempat. Tetapi hal tersebut bukan karena pemerintahan Wahid, akan tetapi akibat lambanya pemulihan ekonomi, maraknya kerusuhan, lemahnya supermasu hukum yang masih mendapat tempat di era reformasi sekaramg ini. Pada masa pemerintahan Wahid ini di bidang ekonomo sedikit terabaikan sehingga pertumbuhan ekonomi pada masa gusdur ini, akibatnya roda ekonomi1o bulan ini berputar di tempat itu tidak bisa sepenuhnya di permasalahkan kementri – mentri ekonomi. Pada saat pemerintahan ini Wahid banyak memencat mentri – mentri yang ada. Saat itu, semua investor kabur, inflasi tinggi, dan keamanan rendah. Tetapi, kesejahteraan rakyat sipil sedikit lumayan.

5.      Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Dalam pemerintahanya selam 3 tahun setelah gusdur lengser, selama itu tak ada perubahan berarti di bidang ekonomi, kita lalu ingat di era pemerintahanya megawati, bahkan sangat konvensional. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465, melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi Indonesia menjadi tenang dan presiden megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US $ 930. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003, hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%.

6.      Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam masa pemerintahanya presiden SBY menambah hutang ke CGI sebesar US $ 3,4 milyar untuk menutup separuh defisit anggaran, seratus hari pertama lebih banyak menekankan program ekonomi makro dari pada program peningkatan eksport secara spesifik. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa megawati. Pada tahun 2004 diperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,5 – 4,9 %, inflasi diperkirakan meningkat mencapai 5,5% saat di lantik padsa Oktober inflasi sebesar 0,56 bulan November meningkat menjadi 0,89%. Mengawali pemerintahannya, basis pendapatan perkapita sekitar US $ 1000. Kebijakan yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengendalikan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan memperbaiki iklim investasi. Kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi di perdagangan dan PNS sangat tinggi.

Hasil Pembangunan Di Bidang Sosial

1.      Masa Pemerintahan Ir Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kesejahteraan sosial masyarakat belum begitu nampak. Sebab pada masa pemerintahan ini, bangsa Indonesia tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Adanya perang di sana sini membuat tanah air ini sarut marut dalam bidang apapun. Rakyat masih menderita akibat keadaan bangsa yang belum stabil.

2.      Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pembangunan nasional sedang pesat-pesatnya. Berbagai infrastuktur terus dibangun. Kesejahteraan sosial pada saat itu terjamin. Banyak dilakukan pembangunan-pembanguan jalan, sekolah, rumah sakit. Juga yayasan-yayasan sosial. Yayasan Trikora merupakan yayasan pertama yang didirikan oleh Pak Harto. Yayasan ini dihuni oleh anak-anak yatim yang kehilangan ayah-ayah mereka saat berperang. Namun masa pengunduran diri Pak Harto, yayasan ini menuai kontrofersi karena diduga sebagai aset korupsi Pak Harto.

Selain itu Pak Harto membentuk Yayasan Supersemar tahun 1974. Yayasan ini memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang pandai, tetapi orangtuanya tidak mampu. Yayasan-yayasan sosial lain yang diketuainya, seperti Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP), Yayasan Dana Karya Abadi (Dakab), Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Juga yayasan-yayasan yang didirikan oreh Ibu Tien Soeharto (Armarhumah), yakni Yayasan Harapan Kita, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) dan Yayasan Damandiri. Bahkan yayasan-yayasan lain seperti Yayasan Ibu Tien Soeharto yang didirikan putra-putrinya dan Yayasan Mangadeg

3.      Masa Pemerintahan B.J Habibie

Masa pemerintahan BJ Habibie sangat singkat, hasil pembanguanan di bidang sosial antara lain mendirikan The Habibie Center. Dimana misi badan ini adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi. Misi ini dijadikan sebagai dasar program pengembangan strategis dalam agenda The Habibie Center yang meliputi Demokratisasi dan hak asasi manusia, sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, media dan informasi, Sumber daya kelautan, Sosialisasi dan penyebaran teknologi, Pembentukan jaringan dan kerjasama. Selain itu untuk menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

4.      Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Pada masa Pemerintahan Gus Dur mengalami pro dan kontra yang cukup signifikan dilapisan masyarakat, salah satunya terjadi konflik antar etnis dan agama. Pemerintahan Gus Dur dinilai masih jalan di tempat sehingga belum menghasilkan hasil pembangunan di bidang sosial maupun bidang lain. Pemerintahannya di anggap gagal, karena banyak menteri yang mengundurkan diri dan dipecat. Salah satunya adalah menteri-menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz yang mengumumkan pengunduran dirinya.

5.      Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Peranan pria dan wanita yang dikonstruksi oleh norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat disebut peran gender. Pria dan wanita merupakan dua insan yang berbeda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Itulah makanya, di dalam UUD RI 1945 dan GBHN 1993, di antaranya diamanatkan bahwa pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan. Namun Kenyataan  menunjukkan bahwa wanita mempunyai status yang lebih rendah dan mengalami ketertinggalan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pria dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penikmat hasil pembangunan.

Pada masa Pemerintahan Megawati, pembanguan bidang sosial yang bisa dilihat hasilnya adalah adanya peningkatan kaum derajat perempuan. Peningkatan peranan wanita yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita.

Artinya, pria dan wanita mempunyai hak, kewajiban, kedudukan-peranan dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pria dan wanita sama-sama merupakan tenaga yang berpotensi tinggi. Mengikutsertakan pria dan wanita dalam proses pembangunan, berarti merupakan tindakan yang efisien dan efektif.

6.      Masa pemerintahan SBY

Pada Masa pemerintahan SBY, kesejahteraan sosial mengalami peningkatan, diantaranya dengan adanya program sertifikasi untuk guru, BLT, BOS untuk anak-anak sekolah, Subsidi BBM, Jamkesmas dan Askin untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat miskin.

Hasil Pembangunan Di Bidang Budaya

1.      Hasil pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno

Sudah dimulainya gotong royong yang bertujuan untuk mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.budaya politik dalam proses demokratisasi Indonesia,Selain itu Soekarno juga mempunyai yayasan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan melestarikan benda-benda seni maupun non-seni kepunyaan Soekarno yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia

2.      Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan ini budaya daerah maupun budaya nasional sudah mulai dikembangkan,sehingga dengan adanya pengembangan budaya tersebut pembangunan di bidang budaya di era ini sudah berjalan.

3.      Masa Pemerintahan Habibie

Pada masa pemerintahan ini Habibi meneruskan pengembangan budaya pada masa pemerintahan soeharto.

4.      Masa Penerintahan K.H. Abdul Rahman Wahid

Pada masa pemerintahan ini Gus Dur memperbolehkan kebudayaan cina sehingga ia di sebut “Bapak Tionghoa”,karena menurut mereka ia berani membela kaum minoritas dan salah satunya umat kongghucu yang ada di Indonesia.

5.      Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Pada masa pemerintahan ini telah adanya pengakuan identitas budaya suku dan daerah dan juga adanya pengakuan perbedaan kultur antara lain pada kebijakan presiden misal hari raya Imlek menjadi hari libur nasional.

6.      Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan ini kebudayaan reog dipatenkan menjadi milik Indonesia. Dan batik dijadikan warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO yang tidak dapat diakui oleh negara lain.

Hasil Pembangunan Di Bidang Pertahanan dan Keamanan

1.      Ketahanan dan keamanan pada masa Soekarno

PETA (Pembela Tanah Air) dan KNIL(Koninjklijk Nederlands Indisch Leger) yang setia kepada Republik serta beberapa badan perjuangan pemuda melakukan konferensi di Yogyakarta yang menghasilkan pendirian TKR (Tentara Keamanan Rakyat), mendirikan MBT (Markas Besar Tentara) di Yogyakarta dan mengangkat Panglimanya sendiri.

Dalam sejarah Indonesia sishankamrata (sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta) cukup efektif untuk melucuti Heitesan Dai Nippon (prajurit kerajaan Jepang), baik Rikugun (Angkatan Darat) maupun Kaigun (Angkatan Laut). memberantas tentara pendudukan Inggris (Southeast Asia Command–SEAC) di tahun 1945 dan perlawanan terhadap serdadu-serdadu NICA (Netherlands Indie Civil Adminitration) dalam perang revolusi kemerdekaan nasional Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak hanya dari TNI semata, tetapi dari para pemuda. Artinya, bagi rakyat (pemuda), jika negara dalam keadaan bahaya, akan secara sadar mengorganisir milisi untuk menjaga kedaulatan negara dan membangun wilayah pertahanan sehingga bisa dijadikan basis gerilya tentara reguler. Tetapi Koter, di masa Pemerintahan Soekarno juga lahan bagi economic crimes, pemberontakan daerah, infiltrasi intelijen asing.

2.      Ketahanan dan keamanan pada masa Soeharto

PRRI/PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta). Di masa Orde Baru, pemberontakan semakin parah.karena pemberontakan adalah alat bagi represifitas, korporatisme dan kooptasi negara atas segenap kegiatan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

3.      Ketahanan dan keamanan pada masa B. J. Habibie

TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional.

• Tugas TNI untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada pimpinan nasional.
• TNI sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi senantiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain.
• TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4.      Ketahanan dan keamanan pada masa Abdul Rahman Wahid

Pada masa pemerintahan Gusdur sistem keamananya membutuhnan perhatian yang lebih karena adanya gerakan pemberontakan yang menginginkan kemerdekannya sendiri (gerakan aceh merdeka). Jadi sistem keamanannya perlu diperkuat.

5.      Ketahanan dan keamanan pada masa Megawati Sukarno Putri

September 2004, akhirnya DPR mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004, memang banyak hal mengalami perubahan drastis dibandingkan ketika masih berupa RUU. Sesuai dengan tujuan pendirian Pemerintahan Negara Indonesia – seperti yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 – yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 BAB XII - Pertahanan dan Keamanan Negara - Pasal 30 (2), TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan. Lambannya reformasi TNI, akan memperlambat modernisasi pertahanan. Dan lambannya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sipil berdampak pada lambannya reformasi TNI.

6.      Ketahanan dan keamanan pada masa Susilo Bambang Yudoyono

Unsur aparatur negara yang secara langsung berfungsi menanganinya justru belum optimal karena dampak masalah di masa silam yang kelam, ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) – banyak campur tangan terhadap urusan politik dan bisnis serta menerapkan sistem pemerintahan represif. Padahal, hal itu bertentangan dengan konsep profesionalisme pertahanan-keamanan.

ketidaktegasan dan ketidaksinkronan undang- undang yang mengatur keterlibatan TNI dalam politik dan bisnis. Salah satu dampaknya adalah lambannya penyelesaian praktik-praktik bisnis militer yang bermasalah. Di samping itu, masih banyak pula purnawirawan yang menduduki jabatan politik strategis dengan cara memensiunkan diri dan menjadi warga sipil. Selain itu, di era pascareformasi, ketika telah berlangsung upaya-upaya menghilangkan represivitas militer, justru tercoreng dengan terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor-Timur (1999), konflik Maluku (1999), dan pemberlakuan darurat militer Aceh (2003-2004).